Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Berita

F-Golkar Rombak Komposisi AKD di Dewan

26 October 2017

Banjarmasin,
Dipenghujung Bulan Oktober ini, Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan perombakan pada alat kelengkapan dewan (AKD).
Perombakan tersebut sekaligus diumumkan dalam rapat paripurna dewan, Kamis (26/10) tadi.
Didampingi dua unsur pimpinan dewan lainnya H Asbulah dan H Hamsyuri, pimpinan sidang H Muhaimin dihadapan Wakil Gubernur Kalsel H Rudy Resnawan menyampaikan, untuk Badan Musyawarah (Banmus) H Murhan Effendie, Hasan Mahlan, H Puar Junaidi, Hj Haryati dan Misri Syarkawi.
Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP Perda) H Karlie Hanafi Kalianda, H Supian HK, Hj Syarifah Syantiansyah dan Hj Syarifah Rugayah.
Badan Anggaran (Banggar) H Supian HK, H Bardiansyah, H Thamrin HI, H Gusti Rudiansyah dan Hasan Mahlan. Badan Kehormatan (BK) H Murhan Effendie.
Sementara untuk Komisi I membidangi pemerintahan dan hukum, H Murhan Effendie, H Thamrin HI dan Hasan Mahlan. Komisi II membidangi ekonomi dan keuangan, Hj Haryati, H Gusti Rudiansyah dan H Karlie Hanafi Kalianda.
Untuk Komisi III membidangi infrastruktur dan pembangunan, H Supian HK, H Puar Junaidi dan Hj Syarifah Syantiansyah. Sedangkan Komisi IV membidangi kesejahteraan masyarakat, H Bardiansyah, Misri Syarkawi dan Hj Syarifah Rugayah.
H Supian HK yang juga Ketua Harian DPD Partai Golkar Kalsel kepada wartawan usai pengumuman perombakan komposisi AKD tersebut menyatakan langkah yang dilakukan fraksinya dalam rangka penyegaran, sekaligus memaksimalkan fungsi dan kinerja anggota dewan dari Fraksi Golkar yang duduk di AKD untuk menyukseskan visi misi Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor.
“Perombakan ini hal biasa dalam rangka penyegaran,” ujar Supian HK.
Dengan perombakan AKD, lanjut Ketua Komisi III ini tak hanya untuk penyegaran, tapi memberikan kesempatan bagi anggota Fraksi Golkar untuk ditempatkan di komisi-komisi maupun AKD lainnya.
“Anggota fraksi yang kita tempatkan itu agar bisa mengetahui tugas dan fungsi di masing-masing komisi, contohnya Komisi I itu membidangi pemerintahan dan hukum,” terangnya.
Namun ditegaskan dia lagi, AKD seperti komisi-komisi itu fungsinya sama, artinya siapa pun anggota Fraksi Golkar yang ditempatkan di komisi-komisi untuk memperjuangkan bagaimana komitmen mengantar gubernur supaya sukses menjalankan visi misinya.

posted by : Jay - Jay-Aprl on 26/10/2017