Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Berita

Gubernur : Raperda Air Tanah Untuk Perlindungan SDA

28 November 2017

Banjarmasin
Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) H Sahbirin Noor menegaskan, dibentuknya, Rancangan Peraturan Daerah ( Raperda) tentang pengelolaan air tanah, semata bertujuan agar pengambilan air tanah di provinsi ini dilakukan dengan memperhatikan kelestarian dan perlindungan sumber daya air.
Hal itu disampaikan Asisten I bidang Pemerintahan Setdaprov Kalsel, Siswansyah, menjawab pandangan umum fraksi- fraksi dewan pada Rapat Paripurna Dewan di gedung dewan, Senin (27/11) kemarin.
Seiring itu, juga dijelaskan, objek pengaturan dalam raperda, meliputi pengusahaan air tanah baik yang dilakukan oleh perorangan maupun badan usaha dengan mengedepankan penggunaan untuk kebutuhan sehari-hari dan pengairan atau irigasi.
Terkait pelanggaran dalam raperda dimaksud juga mengatur mengenai ketentuan pidana yang disertai dengan ancaman sanksi baik berdasarkan perda maupun undang-undang.
Menjawab, tanggapan Fraksi PKB, perlunya pengendalian lebh ketat dalam penggunaan air terutama dalam jumlah besar, Siswansyah menjelaskan, bahwa pajak air tanah sementara ini berdasarkan UU nomor 23/2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pemungutannya masih merupakan kewenangan kabupaten/kota.
“Sedang mengenai pengendalian terhadap penggunaan air atau pun juga pengambilan air dapat kami tegasakan hal itu memang jadi tujuan pengaturan dari raperda yang dilaksanakan melalui intrumen perizinan,” bebernya.
Sebelumnya pada 23 Nopember pekan tadi, delapan fraksi dewan menyampaikan tanggapan atas raperda diatas, diantaranya, Demokrat, PKS, PKB, PDI-P, PPP, Golkar, Fraksi Gerindra. Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua Dewan H Muhaimin dan H Asbullah, Gubernur Melali asisten I Pemerintahan menyampaikan jawaban atas dua raperda masing-masong raperda Perlindungan Perempauan dan anak serta Raperda Air Tanah. (*)

posted by : Jay - Jay-Aprl on 28/11/2017