Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Alat Kelengkapan DPRD

Badan Musyawarah

Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD bersifat tetap yang dibentuk oleh DPRD pada permulaan masa keanggotaan DPRD.

Pasal 34

Musyawarah Mempunyai Tugas :
  • Agenda DPRD untuk 1 (satu) Tahun Sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian Rancangan Peraturan Daerah, dengan tidak mengurangi kewenangan Rapat Paripurna untuk mengubahnya.
  • Memberikan pendapat kepada PImpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPR ;
  • Meminta dan atau memberikan kesempatan kepada Alat Kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan Keterangan / Penjelasan mengenai Pelaksanaan tugas masing-masing ;
  • Menetapkan jadwal acara Rapat DPRD ;
  • Memberikan saran / pendapat untuk memperlancar kegiatan ;
  • Merekomendasikan pembentukan Panitia Khusus ; dan
  • Melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh Rapat Paripurna kepada Badan Musyawarah

Komisi - Komisi

Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c dibentuk dengan ketentuan: DPRD yang beranggotakan 55 (lima puluh lima) orang membentuk 4 (empat) Komisi;

Pasal 36

  • Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
  • Setiap Anggota DPRD kecuali Pimpinan DPRD harus menjadi anggota salah satu Komisi.
  • Jumlah Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
    • DPRD Provinsi yang beranggotakan 35 (tiga puluh lima) sampai dengan 55 (lima puluh lima) orang membentuk 4 (empat) Komisi ;
    • DPRD Provinsi yang beranggotakan lebih dari 55 (lima puluh lima) orang membentuk 5 (lima) Komisi ;
    • DPRD Kabupaten/Kota yang beranggotakan 20 sampai dengan 35 orang membentuk 3 (tiga) Komisi ;
    • DPRD Kabupaten/Kota yang beranggotakan lebih dari 35 orang membentuk 4 (empat) Komisi ;
  • Jumlah Anggota setiap Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diupayakan sama.
  • Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi dipilih dari dan oleh anggota Komisi dan dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
  • Masa penempatan anggota dalam Komisi dan perpindahan ke Komisi lain, diputuskan dalam Rapat Paripurna DPRD atas usul Fraksi pada awal tahun anggaran.
  • Anggota DPRD pengganti antar waktu menduduki tempat anggota Komisi yang digantikan.

Pasal 37

Komisi-Komisi mempunyai Tugas :
  • Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan ;
  • Melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Keputusan DPRD;
  • Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi ;
  • Membantu Pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Gubernur dan masyarakat kepada DPRD ;
  • Menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat ;
  • Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di Daerah ;
  • Melakukan Kunjungan Kerja Komisi yang bersangkutan atas persetujuan Pimpinan DPRD ;
  • Mengadakan Rapat kerja dan dengar Pendapat ;
  • Mengajukan Usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing Komisi ;
  • Memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.
  • Komisi-komisi dalam DPRD terdiri dari :
    • Komisi I Hukum dan Pemerintahan
    • Komisi II Ekonomi dan Keuangan
    • Komisi III Pembangunan & Infrastruktur
    • Komisi IV Kesejahteraan Rakyat.
  • Bidang Tugas Masing-masing Komisi meliputi :
    • Komisi I : Pemerintahan, Ketertiban, Infomasi dan Komunikasi ; Hukum/HAM dan Perundang-undangan ; Kepegawaian/Aparatur; Perijinan. Sosial Politik, Hubungan antar Provinsi/Daerah, Hubungan Internasional, Organisasi Masyarakat; Pertanahan dan Pertahanan dan Keamanan.
    • Komisi II : Perdagangan, Perindustrian, Pertanian, Perikanan dan Kelautan, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan, Ketahanan Pangan, Logistik, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Kebudayaan, Pariwisata, Keuangan Daerah, Perpajakan, Retribusi, Perbankan, Lembaga Keuangan bukan Bank, BUMD dan BUMN.
    • Komisi III : Pekerjaan Umum, Tata Ruang Wilayah dan Pemetaan, Penataan dan Pengawasan Bangunan, Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Perhubungan dan Transfortasi, Pos dan Telekomunikasi, Energi dan Sumber Daya Mineral, Perumahan Rakyat dan Lingkungan Hidup serta Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda)
    • Komisi IV : Pendidikan, Kesehatan, Ilmu dan Teknologi, Kepemudaan dan Olah Raga, Agama, Sosial, Keluarga Berencana, Peranan Wanita, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Kependudukan dan Keluarga Sejahtera, Gender, Perempuan dan Anak.
  • Mitra Kerja masing-masing komisi meliputi :
    • Komisi I :
      1. Biro Hukum Setda Prov Kal.Sel
      2. Biro Pemerintahan Setda Prov. Kal.sel
      3. Biro Organisasi Setda Prov. Kal.sel
      4. Biro Umum Setda Prov. Kal.sel
      5. Badan Kesbang Politik & Linmas Prov. Kal. Sel
      6. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan selatan
      7. Inspektorat Provinsi Kalimantan selatan
      8. Badan Diklat Provinsi Kalimantan selatan
      9. Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan selatan
      10. Biro Perlengkapan Setda Prov. Kal. Sel
      11. Biro Humas Setda Prov. Kal. Sel
      12. Badan Pemberdayaan Pemerintahan Desa
      13. Kantor Satpol PP Prov. Kal. Sel
      14. Kantor Penghubung Pemprov Kal. Sel
      15. Badan Narkotika Prov. Kal. Sel.
      16. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
    • Komisi II :
      1. Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan selatan.
      2. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan selatan.
      3. Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan selatan.
      4. Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan selatan.
      5. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan selatan.
      6. Dinas Pendapatan Provinsi Kalimantan selatan.
      7. Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
      8. Dinas Koperasi & UKM Provinsi Kalimantan selatan.
      9. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Kal. Sel.
      10. Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan selatan.
      11. Biro Ekonomi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan selatan.
      12. Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah.
      13. Perusahaan Daerah (Bank BPD, PD Bangun Banua).
      14. Badan Ketahanan Pangan Prov. Kal. Sel.
      15. Sekretariat Badan koordinasi Penyuluhan Prov. Kal. Sel.
    • Komisi III :
      1. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan selatan.
      2. Dinas Pertambangan & Energi Provinsi Kalimantan selatan.
      3. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan selatan.
      4. Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan selatan.
      5. Bappeda Provinsi Kalimantan selatan.
      6. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Kal.Sel.
    • Komisi IV :
      1. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan selatan.
      2. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan selatan.
      3. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan selatan
      4. Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Prov. Kal.Sel.
      5. Biro Kesejahteraan rakyat Setda Prov. Kal.Sel.
      6. RSUD Ulin Banjarmasin.
      7. RSU M. Ansyari Shaleh Banjarmasin.
      8. Rumah Sakit Jiwa Sambang lihum.
      9. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah.
      10. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
    • Hubungan Kerja masing-masing Komisi meliputi :
      • Komisi I :
        1. Korem 101 Antasari
        2. Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan.
        3. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan.
        4. Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan.
        5. Kanwil Departemen Kehakimkan dan HAM Kal.Sel.
        6. RRI Cabang Madya Banjarmasin.
        7. TVRI Kalimantan Selatan.
        8. LKBN Antara.
        9. Biro Statistik Kalimantan Selatan.
        10. Badan Pertanahan Nasional.
        11. Organisasi Sosial politik/Parpol.
        12. Organisasi/Lembaga/Badan yang bergerak dibidang Pertanahan, Keamanan,Penerangan & Kemasyarakatan, hukum.
        13. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banjarmasin.
        14. Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP).
        15. Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Wilayah Kal.Sel.
        16. KPU Provinsi Kalimantan Selatan.
        17. KPID (Komisi Penyiaran Indonesia Daerah) Prov. Kal. Sel.
        18. BKN REG VIII Kalimantan.
      • Komisi II :
        1. Depot Logistik Kalimantan Selatan.
        2. Kamar Dagang dan Industri (KADIN) dan Asosiasi Pengusaha Lainnya.
        3. Majelis Perhutanan Indonesia.
        4. Organisasi/Lembaga/Badan yang bergerak dibidang yang meningkatkan Perekonomian & Perindutrian/Perdagangan.
        5. Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kal.Sel.
        6. Kantor Perwakilan Departemen Keuangan.
        7. Kantor Wilayah Direktorat Jendral Anggaran Banjarmasin.
        8. Kanwil XI Direktorat Pajak Kalsel/Teng.
        9. Kantor Pelayanan Pajak Banjarmasin.
        10. Kantor Pelayanan Pajak Banjarbaru.
        11. Kantor Pelayanan Pajak Barabai.
        12. Kantor Pelayanan Pajak Tanjung.
        13. Kantor Pelayanan Pajak Batu Licin
        14. Kantor Inspeksi Bea dan Cukai Banjarmasin.
        15. Bank Indonesia Cabang Banjarmasin.
        16. Bank Pemerintah/Swasta beserta asosiasinya.
        17. Perusahaan Asuransi Pemerintah/Swasta.
        18. Badan Urusan Piutang Negara (BUPN) Banjarmasin.
        19. Perum PN Garam Banjarmasin.
        20. PDAM se Kalimantan Selatan.
      • Komisi III :
        1. Kantor Daerah Pos dan Giro IX Kalimantan.
        2. Kantor Daerah Telekomunikasi Kalimantan.
        3. Perum Angkasa Pura I Banjarmasin.
        4. Perum Perumnas Perwakilan Kal.sel.
        5. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kal.Sel.
        6. PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia III Cabang Banjarmasin.
        7. PT. PLN Wilayah VI Kal.Sel/Teng.
        8. Pertamina.
        9. Organisasi/Lembaga/Badan/Asosiasi/Himpunan, gabungan, pengusaha yang bergerak dibidang Pembangunan, Transfortasi dan Pecinta Alam, REI (Real Estate Indonesia), Pertambangan dan Energi.
      • Komisi IV :
        1. Pengadilan Tinggi Agama Kal.sel. 2. Kantor wilayah Departemen Agama Prov. Kal.Sel. 3. Kopertis Wilayah XI Kalimantan. 4. Tim Penggerak PKK Prov. Kal.Sel. 5. KONI Daerah Kal.Sel. 6. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Indonesia (BKKBNI) Prov. Kal.Sel. 7. Perguruan Tinggi Negeri/Swasta se kalimantan Selatan. 8. Organisasi/Lembaga/Badan Lembaga yang bergerak dibidang Sosial Kemasyarakatan, Keagamaan, Pemuda, Olah raga, Kebudayaan dan LSM (Lembaga Sosial Masyarakat). 9. Badan Penelitian Obat dan Makanan (BPOM). 10. Kantor Kesehatan Pelabuhan. 11. Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA)

Badan Anggaran

Badan Anggaran merupakan Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. tugasnya

  • Memberikan saran dan pendapat kepada Gubernur dalam mempersiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selambat-lambatnya lima bulan sebelum sebelum ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa pokok-pokok pikiran DPRD;
  • Memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan Raperda tentang tentang perubahan APBD dan dan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  • Melakukan penyempurnaan Raperda tentang APBD dan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri;
  • Melakukan Pembahasan Rancangan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah terhadap Rancangan kebijakan umum APBD serta Rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh kepala Daerah;
  • Menyusun Anggaran belanja DPRD dan memberikan cara terhadap penyusunan Anggaran Belanja Sekretariat DPRD ;
  • Melakukan Konsultasi yang dapat diwakili oleh Anggotanya kepada Komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan Rancangan kebijakan Umum APBD serta prioritas dan plafon Anggaran sementara ;
  • Melakukan Pembahasan Raperda APBD Maupun APBD Perubahan harus berdasarkan Rekomendasi hasil Rapat antara Komisi dengan Mitra Kerja Terkait.

Badan Kehormatan

Badan Kehormatan merupakan Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk untuk melaksanakan dan menegakan kode etik DPRD dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD. Badan Kehormatan mepunyai tugas :

  • Memantau dan Mengevaluasi disiplin dan /atau Kepatuhan terhadap moral Kode Etik dan/atau Peraturan Tata Tertib DPRD dalam rangka menjaga Martabat, Kehormatan dan Citra dan Kredibililtas DPRD.
  • Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan Anggota DPRD terhadap Peraturan Tata Tertib DPRD ;
  • Melakukan penyelidikan, vertifikasi , dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, masyarakat dan/atau pemilih ; dan
  • Menyampaikan laporan atas keputusan Badan Kehormatan kepada Paripurna DPRD ;
Untuk melaksanakan tugasnya Badan Kehormatan berwenang :
  • Memanggil Anggota yang bersangkutan untuk memberikan penjelasan dan pembelaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan ;
  • Meminta keterangan pelapor, saksi, dan atau pihak-pihak lain yang terkait termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain.
  • Menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar Kode Etik dan/atau Peraturan DPRD.

Badan Legislasi Daerah

Badan Legislasi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam Rapat Paripurna DPRD. Badan Legislasi bertugas :

  • Menyusun rancangan program Legislasi Daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas Rancangan Peraturan Daerah beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran dilingkungan DPRD ;
  • Koordinasi untuk penyusunan program Legislasi Daerah antara DPRD dan Pemerintah Daerah ;
  • Menyiapkan rancangan Peraturan Daerah usul DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan ;
  • Melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Daerah yang diajukan anggota, Komisi dan/atau gabungan Komisi sebelum rancangan Peraturan Daerah tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPRD ;
  • Memberikan pertimbangan terhadap rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh anggota, Komisi di luar Prioritas rancangan Peraturan Daerah tahun berjalan atau diluar rancangan Peraturan Daerah yang terdaftar dalam program Legislasi Daerah ;
  • Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Peraturan Daerah melalui koordinasi dengan Komisi dan/atau Panitia khusus ;
  • Memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan Peraturan Daerah yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah ; dan
  • Membuat laporan kinerja dan inventaris masalah di bidang Perundang-undangan pada akhir masa keanggotaan DPRD.

Alat Kelengkapan Lain

  • Dalam hal diperlukan, DPRD dapat membentuk alat kelengkapan lain berupa panitia khusus.
  • Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap.
  • Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam rapat paripurna DPRD atas usul anggota setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah.
  • Pembentukan panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan DPRD.
  • Jumlah anggota panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan mempertimbangkan jumlah anggota setiap komisi yang terkait dan disesuaikan dengan program/kegiatan serta kemampuan anggaran DPRD.
  • Anggota panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5), terdiri atas anggota komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing fraksi.
  • Ketua dan wakil ketua panitia khusus dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus.
  • Panitia khusus dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat DPRD.